PRANATA HUKUM DAN PENEGAKANNYA DI INDONESIA

BAB I
PRANATA HUKUM

A. Negara Hukum Indonesia
Indonesia diidealkan dicita-citakan oleh the founding father sebagai suatu negara hukum (Rechsstaat/ The Rule of Law) .

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 Ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum” . Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat.
Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD ’45, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechsstaat) bukan negara kekuasaan (Machstaat). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus diper¬tanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.
Unger memberikan pengertian hukum sebagai berikut, “In the broadest sense, law is simply any recurring mode of interaction among individual and groups, together with the more or less explicit acknowledge by these groups and individuals that such patterns of interaction produce reciprocal expectations of conduct that ought to be satisfied. i shall call this customary or interactional law. Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Adapun yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato pada awalnya dalam the Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the filosopher king). Namun, dalam bukunya the Statesmen dan the law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk kedua (the second best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintah yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukan¬nya.
Selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang di¬bayangkan sebagai faktor penentu dalam penyeleng¬garaan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan masyarakat (celsea), di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.
Namun, penjabaran ide negara hukum tersebut belum pernah dirumuskan secara komprehenshif, yang ada hanya pembangunan bidang hukum secara sektoral. Maksudnya hukum jangan hanya dilihat dalam hal pembentukan dan pengembangan hukum saja, tetapi hukum harus dipahami dari berbagai aspek yang terintegrasi yaitu politik, sosial, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu hendaknya hukum dipahami sebagai satu kesatuan sistem, sedangkan negara dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu negara hukum.
Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Meskipun mengalami beberapa perubahan, namun rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab I Pasal 1 Ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adalah sesuatu yang konstitusional.
Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jauh sebelum itu Muhammad Yamin membuat penjelasan tentang konsepsi negara hukum Indonesia bahwa kekuasaan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang dan karenanya harus jauh dari kesewenang-wenangan atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan berbagai pertikaian. Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara polisi atau militer di mana polisi dan tentara memegang kekuasaan dan keadilan. Juga bukan negara machtsstaat di mana tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan tindakan sewenang-wenang.
Sebagai negara hukum maka negara Indonesia lebih mengutamakan aturan hukum untuk menegakkan rasa kea¬dilan dalam masyarakat dibanding dengan menggunakan kekuatan militer maupun persenjataan. Karena kekuatan tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan hukum dan keadilan melainkan akan menambah beban hukum atau bahkan akan merusak atau menodai tujuan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka seluruh komponen negara harus mengedepankan hukum untuk mengatur negara. maka keadilan yang dicita-citakan akan dapat tercapai sesuai dengan keinginan rasa keadilan di dalam masyarakat.
Sedangkan Syahran Basah mengidentifi¬kasikan nega¬ra hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengajukan pendapat bahwa meng¬ingat Pancasila dijabar¬kan di dalam beberapa pasal Batang Tubuh UUD 1945 seperti Pasal 27, 28, 29, 30, dan 34 maka di negara hukum Indonesia terdapat hak dan kewajiban azasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus diperhatikan tapi juga harus di¬tegakkan dengan mengingat kepentingan umum, menghormati hak orang lain, mengindahkan perlin-dungan/kepentingan keselamat¬an bangsa serta moral umum, dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. Di dalam konsepsi yang demikian, hak perorangan diakui, dijamin dan dilindungi namun dibatasi oleh: pertama, fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik, dan kedua, corak masyarakat Indonesia yang membebankan manusia perorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan sesamanya. Di dalam konsepsi demikian, menurut Paulus Effendi Lotulung, terdapat asas keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
Senada dengan berbagai identifikasi tersebut, Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa negara hukum Indonesia agak berbeda dengan Rechstaat maupun the rule of law. Rechstaat mengedepankan wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigeheid. The rule of law mengutamakan prinsip equality before the law, sedangkan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengede¬pankan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum Pancasila, yakni terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyele¬saian sengketa secara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir. Sedangkan sejauh menyangkut HAM, yang ditekankan bukan hanya hak atau kewajiban tetapi jalinan yang seimbang antara keduanya. Maka menurut Hadjon elemen-elemen penting dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:
1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal, dan
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
Sebagai negara hukum Indonesia harus memper-hatikan prinsip pokok negara hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip pokok negara hukum yaitu :
1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law):
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masa-lah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Hukum adalah otoritas tertinggi. Konse-kuensinya bahwa semua warga negara termasuk para pejabat pemerintah harus tunduk pada hukum dan sama sama berhak mendapatkan perlakuan dan pengakuan sama di hadapan hukum. Dalam per-spektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesung-guhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘supreme’.
Supremasi hukum, yaitu upaya untuk mem-berikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang. Keadilan yang tidak memihak pada kepen-tingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan itu sendiri. Tidak ada alasan untuk membelokkan keadilan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Di sini keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Keadilan harus menjadi payung bagi semua orang, payung yang mampu melindungi dari ketidakadilan manusia. Jika hal ini terlaksana maka supremasi hukum di dalam negara hukum kita menjadi nyata.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law):
Persamaan dalam hukum adalah persamaan keduduk¬an setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, maka sikap dan tindakan diskriminatif dan tercela dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘affirmative actions’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelom¬pok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.
Realitanya apakah pelaksanaan persamaan hukum di negara kita sudah dapat terlaksana dengan baik? Tentunya ini merupakan pertanyaan setiap orang. Karena kenyataannya tidak sedikit Aparat penegak hukum terlihat sangat konsisten dan terkesan dipaksakan ketika mengusut persoalan yang menyangkut orang miskin, bahkan terlihat bagai¬mana upaya mereka secepatnya memenjarakan warga miskin, dan yang tidak masuk akal mereka tak jarang juga menggunakan pasal tindak pidana yang tidak semestinya diterapkan atau bahkan menerapkan juga pasal-pasal tersebut secara berlebihan.
Berbeda sekali ketika kasus yang menimpa pejabat negara atau para koruptor yang jelas-jelas merampok uang negara, yang sangat merugikan negara. Aparat penegak hukum terkesan sengaja memper¬lambat bahkan berusaha untuk menutupi. Salah satu contoh, kasus penggelapan pajak yang dilakukan pegawai pajak yang bernama Gayus Tambunan yang melibatkan para pejabat tinggi Polri. Proses hukum terlihat berbelit-belit dan mengarah kepada ketidak¬jelasan penerapan hukum. Sampai saat ini tidak satupun dari pejabat Polri yang terlibat yang sudah menerima keputusan dari pengadilan. Mereka menjadikan hukum sebagai bola pimpong yang harus dilempar kemana mereka suka. Ironinya aparat penegak hukum merasa tidak senang terhadap para pejabat negara yang berusaha untuk menegak¬kan keadilan. Masih hangat kasus penahanan pejabat KPK Candra Hamzah dan Bibit Samat Riyanto, mereka bergerak cepat melakukan penahanan deng¬an alasan yang sangat menciderai proses penegakan hukum di negara kita. Apakah ini persamaan hukum yang didamba oleh setiap manusia, tentunya tidak. Kita sangat membutuhkan asas Equality Before The Law diterapkan sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat sangat terlindungi haknya oleh hukum.
Idealnya dalam negara hukum (rechtsstaat) Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Karena hak asasi manusia setiap individu adalah yang paling fundamental yang dimiliki setiap orang. Agama Islampun mengakuinya, hal ini tersirat bahwa agama Islam adalah agama Rahmatal lil’alamin, artinya agama yang memberikan kasih sayang di alam ini.
Adapun bentuk pengakuan negara terhadap hak individu adalah negara harus benar-benar mengakui dan melaksanakan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang, terlebih Negara Indonesia adalah negara hukum, sudah semestinya memperlaku¬kan semua orang sama di hadapan hukum (equality before the law).
3. Asas Legalitas (Due Process of Law):
Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerin¬tahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
Mengenai asas legalitas telah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (1) yaitu ”tiada suatu perbuatan dapat di pidana atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Hal ini menjelaskan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang selama belum ada aturan yang mengatur maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum.
Berkaitan dengan asas legalitas M. Cherif Bassiouni, membagi ada tiga kategori analogi. Pertama, analogi untuk menciptakan perbuatan pidana baru yang sudah diduga tetapi tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Kedua, analogi yang diterapkan apabila bunyi Undang-undang tidak cukup jelas atau gagal merumuskan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Ketiga, analogi yang diterapkan terhadap pemidanaan yang tidak didifinisikan oleh pembentuk Undang-undang. Pada sistem dengan pendekatan positivisme yang ketat, asas legalitas membolehkan analogi terhadap pemidanaan, asalkan masih dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, pada sistem hukum yang menerapkan asas legalitas yang sangat ketat, penggunaan analogi sepenuhnya dilarang, dengan mengingat klausula aturan favor reo. Artinya, hakim harus menjatuhkan putusan yang meringankan terdakwa.
Asas legalitas memang terkesan memberikan kebebasan terhadap setiap orang untuk melakukan tindakan atau perbuatan apapun selama hukum belum mengaturnya. Apalagi penggunaan analogi sepenuhnya dilarang pada negara yang yang mempunyai sistem hukum yang menerapkan asas legalitas yang sangat ketat. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam untuk mengatasi perbuatan-perbuatan yang dirasakan menodai rasa keadilan masyarakat, tidak ada salahnya menerapkan suatu aturan yang mengatur sejenis terhadap perbuatan yang memang belum diatur di dalam aturan hukum. Karena bukan berarti bahwa perbuatan tersebut akan melenggang bebas meskipun belum ada aturan yang mengaturnya.
4. Pembatasan Kekuasaan
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.
Tersentralnya kekuasaan dalam satu tangan yang mengakibatkan kesewenang-wenangan akan sangat dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Karena sebagai kekuasaan tunggal tentunya akan memun-culkan arogansi yang ujungnya akan menimbulkan penindasan dan kesengsaraan. Kemerdekaan berpen¬dapat akan terkungkung oleh intimidasi dan arogansi penguasa. Masyarakat tidak berhak atas kemerdekaan hidupnya, karena segala sesuatunya harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh penguasa. Otoritas penguasa adalah merupakan tali belenggu yang mengikat masyarakat. Sehingga masyarakat bagaikan hewan gembala yang harus taat dan ikut kemana arah penggembala pergi. Maka yang terpenting di dalam negara hukum perlu adanya pembatasan dan pembagian kekuasan.
Upaya untuk mengadakan pembatasan terha-dap kekuasaan dilakukan dengan pola-pola pemba-tasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikir¬annya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori trias politica-nya. Yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial. Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L’Espirit des Lois” (1784) atau dalam bahasa Inggris-nya “The Spirit of The Laws“, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang.
b. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan.
c. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.
Pembagian kekuasan tersebut dimaksudkan untuk lebih jelas kewenangannya masing-masing. Sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengawasi terhadap pola kinerja lembaga-lembaga tersebut.
5. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
Untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Karena hukum akan dapat ditegak¬kan ketika aparat penegak hukumnya mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan yang paling terpenting adalah bagaimana menerapkan rasa keadilan dalam masyarakat. Maka seorang hakim di dalam menjalankan tugas judisialnya harus terbebas dari intervensi dan pengaruh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepen¬tingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebe¬naran, tidak diperkenankan adanya inter¬vensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasa¬an eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.
Peradilan bebas dan tidak memihak tersebut berfungsi sebagai dasar bagi aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugasnya lebih mengedepan¬kan rasa keadilan yang didamba oleh seluruh masya¬rakat. Seorang hakim dalam memberi-kan keputusan tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melain¬kan juga ‘mulut’ keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga seorang jaksa tidak boleh melaksanakan tuntutan hanya berdasarkan keinginan seseorang atau kelompok tertentu saja. Tetapi tuntutan tersebut harus benar-benar murni berdasarkan rasa keadilan di masyarakat. Jika aparat penegak hukum, baik hakim maupun jaksa ketika melaksanakan tugasnya terbebas dari intervensi siapapun maka dapat dipastikan hukum akan menjadi payung bagi para pencari keadilan.
6. Peradilan Tata Usaha Negara:
Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar djalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip ‘independent and impartial judiciary’ tersebut di atas.
7. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):
Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya kea¬dilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pemben¬tukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatane¬garaannya. Pentingnya mahkamah konstitusi (constitu¬tional courts) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem ‘checks and balances’ antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.
8. Perlindungan Hak Asasi Manusia:
Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Bebas dalam arti manusia bebas menentukan segala kehendaknya selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada, seperti bebas menentukan agama yang diyakini, sedangkan asasi adalah segala sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia. Agama Islam sangat menghargai adanya hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 33 sebagai berikut :
    •                         
Artinya: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”
Juga di dalam surat Asy-Syu’ara ayat 183 sebagai berikut :
  ••       
Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
Maka perlu Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosi¬kan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.
9. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):
Negara Indonesia merupakan negara yang mengedepankan demokrasi. Terutama sejak bergulir¬nya era reformasi demokrasi sangat nampak sekali baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. negara demokrasi selalu mengedepankan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, negara juga menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukan¬lah ‘absolute rechtsstaat’, melainkan ‘democratische rechtsstaat’ atau negara hukum yang demokratis. Dengan perka¬taan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagai¬mana di dalam setiap negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.
Kenyataannya, demokrasi yang menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali, belum bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Masih banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan masyarakat terutama dalam penerapan hukum. Masyarakat belum bisa merasakan keadilan hukum yang semestinya. Hukum masih berpihak terhadap orang atau kelompok tertentu. Terbukti masih ringannya hukuman bagi para koruptor tak sebanding dengan perbuatannya yang sangat merugikan negara. Berbeda ketika masyarakat bawah yang melakukan pelanggaran, hukuman yang dikenakan terasa lebih berat di banding tindakan yang dilakukan. Maka untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, keadilan adalah prioritas utama.
10. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat)
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum (nomocrasy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar ‘rule-driven’, melainkan tetap ‘mission driven’, tetapi ‘mission driven’ yang tetap didasarkan atas aturan.
11. Transparansi dan Kontrol Sosial
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan pene¬gakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip ‘representation in ideas’ dibedakan dari ‘representation in presence’, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, penga¬cara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.
Kontrol sosial atau pengawasan masyarakat terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum dirasakan sangat efektif. Karena hukum merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur pola tatanan kehidupan masyarakat dalam interaksi secara vertikal dan horisontal. Pengawasan ini diharapkan benar-benar mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi setiap orang.
Maka negara hukum Indonesia adalah negara yang tidak hanya berlandaskan aturan-aturan hukum yang bersifat formal saja, tetapi juga harus berdasarkan keadilan terhadap masyarakat. Negara Hukum Indonesia jelas bukan sekedar kerangka bangunan formal tapi lebih daripada itu ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma, seperti: kebersamaan, kesetaraan, keseim¬bangan, keadilan yang sepakat dianut bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu berasal dari berbagai sumber seperti, agama, budaya, dan berbagai ajaran filsafat sosial, serta pengalaman hidup bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai luhur tersebut diintegrasikan ke dalam suatu aturan hukum yang ditujukan untuk mengatur seluruh tata kehidupan masyarakat dalam bernegara. Dengan aturan hukum tersebut perjalanan ketata negaraan Indonesia yang selalu berlandaskan rasa keadilan terhadap masyarakat akan terwujud, sehingga cita-cita Negara Indonesia sebagai negara hukum Indonesia akan terwujud.
Ketegasan mengenai Negara Indonesia merupakan negara hukum dapat dikemukakan dalam Pembukaan UUD 1945, di mana yang dimaksud negara berdasarkan hukum bukanlah sekedar negara berdasarkan hukum dalam arti formal, artinya hanya berperan sebagai penjaga malam, yang tugasnya untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum agar mereka jera, atau mengutamakan ketentraman dan ketertiban, melainkan negara berdasarkan hukum dalam arti materiil artinya negara dengan berdasar pada hukum, hendak berusaha menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam alinea IV Pembukaan UUD ’45, antara lain “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan baik, negara hukum Indonesia yang dicita-citakan akan dapat terwujud sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Setelah amandemenke 4 Indonesia sebagai negara hukum telah disebut secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

B. Ciri-ciri Negara Hukum
Pengertian tentang negara hukum masih terus berkembang sampai hari ini. Untuk pertama kali cita negara hukum ini dikemukakan dalam abad ke XVII di Inggris dan merupakan latar belakang dari revolusi 1688. Hal ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan pengu¬asa di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur dari negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, karena setiap negara mempunyai kultur dan sosial politik yang berbeda. Unsur-unsur negara hukum Indonesia akan berbeda dengan negara yang lain. Di Indonesia hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolute berbeda dengan Negara Inggris, hukum disana berdasarkan kekuasaan raja. Ucapan raja adalah hukum bagi masyarakat. oleh karenanya pengertian dan unsur-unsur negara hukumnyapun berbeda pula.
Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”.
Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:
1. Supremasi dari hukum/Supremacy of Law, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara hukum adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. Persamaan Kedudukan hukum bagi setiap orang / (Equality before the law),
3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak azasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penguasa bahwa hak azasi itu harus dilindungi.
Sedangkan menurut Friedrich Julius stahl negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian kekuasan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara.
Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:
1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Kedua pendapat tersebut masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formal/dalam arti sempit. Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern . Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya ‘Law in a Changing Society’ membedakan antara ‘rule of law’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘organized public power’, dan ‘rule of law’ dalam arti materiel yaitu ‘the rule of just law’. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.
Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum karena terkandung : Perlindungan HAM, Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara, Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Sedang Menurut Sudargo G. ada 3 ciri negara hukum yaitu:
1. terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang.
2. asas legalitas
3. pemisahan kekuasaan
Menurut Frans Magnis S. mengemukakan ciri negara hukum sebagai ciri demokrasi, di mana fungsi kenegaraan dijalankan sesuai UUD yang menjamin Hak Azasi Manusia (HAM), adapun ciri-cirinya yaitu :
1. badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku. Terhadap tindakan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara
2. badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 (3) disebutkan :
“Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka, Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas tidak absolut”.
Negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Menurut FM Suseno ciri negara demokrasi:
1. Negara hukum
2. Pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Prinsip mayoritas.
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Internasional Commission of Jurits menentukan pula syarat-syarat representative government under the rule of law, sebagai berikut :
1. Perlindungan konstitusional dan prosedur untuk memperolehnya.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
4. Pemilihan umum yang bebas.
5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan civil (kewarganegaraan)
Ciri-ciri negara hukum berdasarkan hukum dalam arti materil menurut kajian UUD ’45 adalah :
1. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, hal ini dapat dilihat dalam UUD ’45 pada pasal-pasal :
– Pasal 1 ayat 2 UUD ‘45
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksana¬kan menurut Undang-Undang Dasar”.
– Pasal 3 UUD ‘45
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
– Pasal 4 ayat 1 UUD ‘45
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
– Pasal 5 UUD ‘45
– Pasal 20 ayat 1 UUD ‘45
– Pasal 20A, 21, 22, 22D UUD ‘45
– Pasal 24, 24A, 24C UUD ’45,
2. Diakuinya hak azasi manusia dan dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dalam UUD ’45 pada pasal 26, 27, 28, 28A – 28J, 29 ayat (2), dan pasal 31 ayat 1 UUD ‘45
3. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah (azas legalitas).
4. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak.
Lihat pasal 24 dan 25 UUD ’45 beserta penjelasannya
5. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lihat Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UUD ’45.
6. Adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lihat pasal 27, 28, 31, 32, 33, dan 34 UUD ’45.
Dari beberapa ciri-ciri negara hukum tersebut di atas, semuanya bermuara pada bagaimana keadilan harus ditegakkan, dan bagaimana Hak Azasi Manusia harus dilindungi. Karena kedua unsur di atas merupakan hal yang paling fundamental dalam negara hukum.
C. Konsekuensi Negara Hukum
Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab I Pasal 1 Ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dan warga negara untuk melakukan penegakan hukum bersama. Tidak ada perbedaan hukum antara pejabat negara dengan rakyat kecil. Karena dalam negara hukum selalu mengedepankan prinsip equality before the law yaitu persamaan di hadapan hukum, hukum harus tidak pandang bulu. Bagi pejabat dan pengusaha yang berada di daerah ibu kota, Hukum harus diperlakukan sama dengan masyarakat di daerah terpencil sekalipun.
Dalam negara hukum konsekuensi yang harus diterima adalah rakyat dianggap sudah tahu semua tentang aturan hukum. Karena dalam negara hukum berlaku suatu teori fiktie hukum, maksudnya rakyat dianggap tahu tentang hukum sejak hukum itu ditetapkan. Ketidaktahuan masyarakat di daerah terpencil sekalipun tidak akan membebaskan mereka dari jeratan dan tuntutan hukum. Tetapi apakah adil teori ini diberlakukan. Bagi negara maju yang penduduknya sedikit dan tingkat kesejahteraannya memadai tentunya tidak ada masalah terhadap penerapan teori ini. Tetapi bagaimana terhadap negara yang masih berkembang dan wilayahnya yang luas dengan pendu¬duknya yang berjumlah banyak, serta masih terbilang penduduknya dalam tingkat kesejahteraan yang minim/ miskin yang diikuti rendahnya tingkat pendidikan mereka. Tidaklah adil jika harus memaksakan penerapan teori fiktie hukum. Karena teori ini hanya bisa diberlakukan bagi negara yang tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakatnya tinggi. Namun sebagai negara hukum tentunya beban untuk membina kesadaran hukum masyarakat harus tetap dijalankan meskipun dengan melalui jalan berliku dan bersusah payah, karena ini merupakan konsekuensi yang harus diterima sebagai negara yang dicita-citakan sebagai negara hukum.
Dalam upaya mewujudkan cita-cita negara hukum Indonesia maka pembangunan hukum diarahkan kepada 5 (lima) kiat pokok :
1. Pembangunan materi hukum.
2. Pembangunan aparatur hukum.
3. Pembangunan sarana dan prasarana hukum.
4. Pembangunan budaya hukum dan
5. Pembangunan dan penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM).
Maka, hendaknya pemahaman terhadap hukum sangatlah perlu. Hukum jangan dipahami secara sektoral saja, tetapi harus dipahami secara komprehensif. Hukum jangan hanya dilihat bagaimana hukum itu dibentuk dan dibuat tetapi lebih dipahami bagaimana hukum itu harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi kesuksesan dalam menunjang pembangunan negara hukum. Dengan memahami hukum secara kompre-hensif akan mempermudah jalan menuju masyarakat yang paham akan hukum sehingga cita-cita negara hukum Indonesia akan terwujud dengan sendirinya.
Oleh karenanya keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya dialami di semua tempat di dunia ini. Maka institusi hukum hendaknya mempunyai ciri-ciri bagian yang melihat dalam masyarakat lain :
1. Stabilitas.
2. Memberikan kerangka social terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.
3. Sebagai kerangka social untuk kebutuhan manusia itu, maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma.
4. Adanya jalinan antara institusi.
D. Hukum Dan Politik
Hukum memang tidak dapat berdiri sendiri, hukum selalu ada keterkaitan dengan faktor-faktor yang lain. Seperti hubungan hukum dengan politik sangatlah erat. Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lemah. Dalam kaitan ini, Lev mengatakan untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Dengan melihat peran sosial politik itu kita akan tahu betapa kuatnya peran politik dalam sistem tatanan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dalam setiap pemben¬tukan peraturan hukum di Indonesia tentunya tidak terlepas dari permainan elit politik. Suatu contoh mulai dibredelinya sistem penyadapan KPK yang selama ini sangat efektif menjerat dan menjebloskan para koruptor, baik dari kalangan eksekutif, Legislatif dan yudikatif. Terkuaknya kebusukan mereka dalam menghabiskan uang negara membuat mereka gerah terhadap sistem penyadapan yang dipakai oleh KPK sehingga dengan cara bagaimana agar sistem penyadapan yang selama ini dipakai KPK agar bisa lebih diminimalkan.
Sri Soemantri pernah mengkonstatasi hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari dari rel yang seharusnya dilalui. Ketika lokomotif sudah keluar dari relnya, maka yang terjadi adalah kekacauan belaka. Semboyan atau prinsip yang menyatakan politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, menjadi semacam utopia belaka. Karena ketika hukum dan politik disandingkan maka yang terjadi politik akan mendominasi berlakunya hukum, hukum tak akan mampu mengarahkan kekuasaan untuk berjalan dalam koridornya.
Dalam prakteknya hukum kerapkali menjadi cerminan dari kehendak pemegang kekuasan politik, sehingga dapat diartikan hukum adalah sama dengan kekuasaan. Apeldoorn misalnya mencatat, adanya beberapa pengikut paham yang menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan: Pertama, kaum sophis di Yunani yang menga¬takan bahwa keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat, Kedua, Lassalle mengatakan konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan yang nyata di dalam suatu negara. Ketiga, Gumplowis mengatakan hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat, hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk memper¬tahankan kekuasaan. Keempat, sebagian pengikut positiv¬isme mengatakan kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum hanya merupakan hak orang yang terkuat.
Ketika orang berasumsi bahwa hukum adalah produk politik atau kekuasaan maka sudah barang tentu hukum harus mengikuti kemana alur kekuasaan itu, sehingga hukum tak akan mampu menjamah kehendak kekuasaan politik. Karena politik akan lebih dominan untuk mengatur aturan hukum, maka yang terjadi hukum hanya lembaran-lembaran aturan bagi para pelaku politik.
E. Hukum Dan Birokrasi
Idealnya, memang hukum dan kekuasaan paling tidak harus saling mendukung. Dalam arti hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya, kekuasaan harus dijalankan di atas prinsip-prinsip hukum agar tidak sewenang-wenang. Hukum memang membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum.
Tetapi kenyataannya antara hukum dan kekuasaan tidak berjalan ideal. Karena hukum seringkali berjalan atas kemauan penguasa. Di sini hukum tidak mempunyai daya paksa sama sekali, tetapi hukum menjadi budak yang harus mengikuti kemana penguasa harus bertindak dan berkehendak. Para birokrat yang seharusnya mengawal dalam pelaksanaan hukum bukan sebaliknya mereka menjadikan hukum sebagai legalitas bagi kesalahan mereka. Baginya hukum dibuat adalah untuk melindungi kepen¬tingan mereka dan bukan untuk menegakkan keadilan. Sungguh ironi sekali, hukum yang seharusnya untuk meng¬atur pergaulan hidup antara penguasa dan masyarakat, tetapi harus bertekuk lutut dihadapan birokrasi. Contoh yang paling aktual seorang Anggodo yang nyata-nyata sudah melakukan perbuatan mempermainkan hukum, karena kedekatannya dengan birokrasi dan kekuasaan tetap bisa melenggang dengan alasan tidak cukup bukti. Lalu mau dikemanakan hukum negara kita ini.
Sebagian golongan positivisme hukum berpendapat, bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang yang lebih lemah kepada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum itu merupakan hak orang yang terkuat saja. Apeldoorn sendiri mencatat sikap dan pandangannya tentang hukum dan kekuasaan sebagai berikut :
Pertama, hukum sebagai bagian dari kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan batin (juga dengan kekuasaan fisik) tetapi kekuasaan yang diperlukan untuk menegakkan hukum haruslah selalu berada dibelakang hukum, sehingga kekuasaan material itu tak bisa dilihat sebagai hal yang hakiki, apalagi esensial.
Kedua, anasir esensial hukum adalah kekuasan susila sehingga jika ada peraturan-peraturan yang dibuat dengan ancaman dan kekuasaan, maka peraturan itu bukanlah hukum, melainkan menyepelekan hukum.
Ketiga, hukum sebagai kekuasaan bermaksud menghindari paksaan kekuatan material, sehingga kekerasan atau paksaan itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya kekerasan itu harus ditundukkan pada hukum.
F. Hukum Dan Keadilan
Hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Hukum masih terus bertahan dan dipertahankan karena dibutuhkan untuk tegaknya suatu keadilan. Maka prinsip yang paling utama adalah setiap kegiatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran maka dibutuhkan dukungan dari hukum. Jadi antara hukum dan keadilan harus saling terkait dan saling mendukung.
Namun faktanya tidak semua kegiatan menegakkan hukum dengan sendirinya sudah menegakkan keadilan. Banyak sekali para penegak hukum hanya menggunakan hukum untuk hukum bukan hukum untuk keadilan. Orang menggunakan hukum hanya untuk kebenaran formal tetapi substansinya sangat bertentangan dengan rasa keadilan.
Contoh kasus mbok Minah yang hanya mencuri 3 (tiga) buah kakao dijatuhi oleh hakim hukuman kurungan 1.5 bulan. Secara hukum perbuatan mencuri memang per¬buatan salah dan melanggar aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah “, tetapi apa penerapan hukuman terhadap mbok Minah sudah dianggap adil, karena harga dari 3 (tiga) buah kakao tidak seimbang jika dibandingkan dengan proses peradilan yang mencurahkan tenaga dan biaya.
Satu lagi kasus Prita Mulyasari, yang karena curhatnya atas ketidakpuasan pelayan Rumah Sakit Omni Internasional sempat merasakan dinginnya hotel prodeo, yang kemudian atas desakan beberapa pihak maka dia hanya menjalani tahanan kota, tetapi kemudian selang beberapa hari menghirup udara bebas, dalam sidang lanjutan oleh Pengadilan Tinggi Banten dijatuhi hukuman perdata dengan denda 204 juta rupiah belum lagi ancaman hukuman pidana yang masih dalam proses penuntutan, meskipun pada akhirnya hakim menjatuhkan bebas murni. Ironi sekali hukum yang seharusnya berjalan untuk keadilan namun faktanya keadilan sama sekali tidak nampak. Sudah seharusnya para penegak hukum jangan hanya menggunakan hukum untuk hukum tetapi hendaknya menggunakan hukum untuk keadilan. Sehingga antara hukum dan keadilan berjalan selaras.
G. Hukum Dan Ekonomi
Prinsip fictie hukum yang selalu dikedepankan oleh negara hukum hanya bisa direalisasikan oleh negara yang masyarakatnya dalam taraf ekonomi yang bagus, ini sebagai dasar bahwa hukum hanya bisa berjalan dengan baik ketika kesejahteraan ekomomi masyarakat baik pula. Hukum dan ekonomi tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, dan sudah semestinya keduanya saling menunjang dan memposisikan pada tempatnya masing-masing. Hukum akan berjalan dengan baik ketika masyarakat sadar akan perlunya hukum, tetapi kesadaran hukum masyarakat akan timbul ketika ditunjang oleh perekonomian baik pula. Meskipun tidak sedikit pelanggaran hukum dilakukan oleh orang-orang berperekonomian sangat baik. Mereka juga berpotensi untuk membelokkan hukum sebagaimana mestinya.
Hukum memang harus ada dalam perputaran roda ekonomi, agar tidak ada penjahat-penjahat ekonomi yang tentunya sangat merugikan negara dan masyarakat, tidak ada aliran-aliran dana yang tidak jelas, dan tidak ada kasus-kasus Century lagi di negara Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah hukum juga dapat menjawab permasalahan kemiskinan masyarakat kita. Di sinilah keterbatasan hukum, karena hukum hanya bisa mengatur tanpa bisa menyelesaikan permasalahan perekonomian bangsa ini.
Dalam dunia usaha harus ditumbuhkembangkan secara bersama-sama secara seimbang dengan negara dan masyarakat. Untuk itu harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling mengendalikan sehingga tidak terjadi dominasi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan aktivitas dunia usaha baik dalam proses produksi, tenaga kerja, pelayanan dan perdagangan, maka kepastian hukum sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Karena secara substansial kepentingan-kepentingan dunia usaha akan dicapai dengan baik jika negara hukum dapat diwujudkan. Karena dengan terwujudnya negara hukum maka sudah pasti kepastian hukum akan tercapai, sehingga sistem perekonomian yang memihak terhadap rakyat akan terwujud.
Di Negara Indonesia yang menjadi landasan konstitusional perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.
3. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandi¬rian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Pasal tersebut di atas merupakan dasar perekonomian nasional. Namun, harus diingat kembali bahwa sistem perekonomian Indonesia bukan sistem kapitalisme liberal, karena dalam sistem kapitalisme liberal dasar pereko¬nomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Tetapi demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar demi mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan dasar tersebut negara melakukan penga¬turan dan pembatasan tertentu sebagai pelaksanaan konsep welfare state (negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan) dalam sistem perekonomian nasional yang berdasarkan UUD 1945. Maka dapat dikatakan antara hukum dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.
H. Hukum Dan Masyarakat
Hukum merupakan aturan yang diciptakan, salah satu fungsinya untuk mengatur masyarakat dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. Masyarakat meru-pakan komponen yang sangat penting dalam berlakunya hukum. Antara keduanya saling terkait satu sama yang lainnya. Hukum tanpa masyarakat maka hukum itu akan mubazir tak terpakai. Begitu juga sebaliknya masyarakat tanpa hukum maka akan terjadi kerancuan interaksi yang berimbas pada terwujudnya hukum rimba, dimana yang kuat sudah dapat di pastikan akan menang dan berkuasa. Tanpa hukum ketentraman dan kedamaian tidak akan pernah terwujud, yang terjadi penindasan dan kesewenang-wenangan belaka. Meskipun dengan terciptanya hukum masih banyak oknum-oknum yang menjadikan hukum sebagai payung legalitas perbuatan tak baik mereka, atau ada sebagian oknum yang menganggap bahwa hukum adalah hanya ciptaan manusia yang tak mesti harus ditaati. Ironinya lagi tak sedikit aparat penegak hukum yang justru mereka mempermainkan hukum. Pertanyaannya masih perlukah hukum diciptakan sedangkan masih banyak orang yang menganggap hukum hanya sebuah aturan formalitas saja. Jawabnya, hukum harus tetap ada dan salah satunya untuk mengatur ketertiban masyarakat. Jika masih ada yang melanggar hukum itu merupakan tantangan untuk terwujudnya hukum yang lebih baik.
Meskipun hubungan hukum dan masyarakat sudah sangat jelas, tapi dalam menganalisa fenomena ini banyak sarjana yang tampaknya lebih terobsesi dengan gagasan instrumentalis mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering). Konsep tersebut menganggap hukum sebagai mesin pengontrol masyarakat. Hukum menciptakan aturan sosial yang sangat canggih, dan memberikan tekanan kepada individu agar tugasnya dalam mempertahankan masyarakat yang beradab dan mengha¬langinya agar tidak melakukan tindakan anti-sosial, yang berlawanan dengan postulat tatanan hukum. Prinsip ini telah diterapkan secara konsisten oleh negara-negara modern dalam usaha mereka menciptakan hukum nasional, dan bahkan dengan sistem hukum modern ini hampir seluruh negara telah berhasil membentuk masya-rakatnya. Perwujudan hukum sebagai pengontrol masya¬rakat tidak berarti hukum mengekang kebebasan masya¬rakat di dalam berekspresi, tetapi hukum mengarahkan masyarakat ke dalam wadah ekspresi yang lebih sesuai dengan budaya masyarakat.
Baru belakangan ini muncul fenomena dimana penekanan yang terlalu besar terhadap hukum sebagai instrumen rekayasa sosial digantikan oleh perspektif lain yang melihat hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang memiliki interaksi setara. Dalam dimensi baru, hukum tidak lagi dianggap sebagai variabel yang independen yang terlepas dari norma-norma lain, tapi sama-sama sebagai variabel dependen sebagaimana halnya norma-norma sosial dan identitas budaya lainnya. Sementara hubungan antara hukum dan masyarakat lebih sering dianggap berada dalam hubungan yang saling membentuk antara hukum negara dengan tatanan normatif lainnya. Dalam pandangan ini hukum tidak hanya mengontrol tetapi juga dikontrol oleh masya-rakat. Hukum tidak hanya sebagai penjaga masyarakat dan mengarahkan kemana masyarakat harus berbuat, tetapi hukum dibuat harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Hukum model seperti inilah yang akan selalu digandrungi dan akan selalu dijaga oleh masyarakat. Karena hukum dirasakan sebagai teman yang selalu memberi dan diberi kebaikan oleh masyarakat itu sendiri. Pada pokoknya, hubungan hukum dan masyarakat bukan hanya sekedar hubungan yang saling mengontrol dan dikontrol tetapi lebih diarahkan kepada interaksi saling membutuh¬kan satu sama yang lainnya. Salah satu faktor tidak terpenuhi yang ada hanya kebekuan belaka yang mengakibatkan kekacauan dalam pola kehidupan.
I. Penegakan Hukum Yang Responsif
Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penegakan terhadap setiap pelang¬garan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat penegak hukum.
Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu negara. Oleh karena itu sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistem politik yang baik dengan dibarengi oleh suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum, kebalikannya jika sistem dan suasana politik yang carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Dalam politik ada sistem politik otoritarian dan demokrasi. Sistem politik demokrasi hanya menekankan kebebasan dalam berpendapat tanpa memperdulikan tang¬gung jawab, berbeda dengan sistem politik otoritarian yang selalu menekankan tanggung jawab disamping kebebasan yang diperlukan. Karena itu untuk mewujudkan pene¬gakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berfikir masyarakat, sehingga hukum tidak berjalan ditempat.
Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya, kalau Roman Law sistem ini dipahami secara kaku dan seadanya, maka tidak adalah hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara serta dalam pada itu pula tidak adalah beban tanggung jawab hakim (karena legal maximnya, memang peraturan perundang-undanganya secara harfiah begitu) dan tidak ada pula konsekuensi, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, ataupun berten¬tangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga memun¬culkan aparat-aparat penegak hukum rimba, sewenang-wenang, menindas, memeras, dan tidak lagi mendahulukan rasa keadilan di dalam masyarakat dan muncul pula spekulasi anggapan jika ada uang maka aparat bisa dibeli (Kasih Uang Habis Perkara, KUHP).
Semestinya aparat penegak hukum, yaitu polisi, hakim, jaksa, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan, harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak. Artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum, mereka harus ber¬sandarkan kepada hukum yang berlaku. Apalagi di era demokrasi yang masyarakatnya sedikit banyak mengetahui hukum, maka menuntut mereka para penegak hukum untuk benar-benar paham dalam memberlakukan hukum.
Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum kepada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum jangan hanya menganggap masyarakat sebagai obyek dalan penegakan hukum belaka, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan msyarakat dalam penegakan hukum maka masyarakat akan lebih memiliki, memahami menghargai, dan menumbuhkan kesadaran hukum mereka. Tanpa itu semua sudah bisa dipastikan hukum tidak mungkin ditegakkan.
Hubungan masyarakat dengan hukum sudah terjalin dengan jelas, meskipun banyak pakar yang terobsesi untuk menggagas hukum sebagai sosial engineering yaitu hukum berfungsi sebagai alat pengubah masyarakat. Menurut Roscoe Pound sosial engineering dianalogkan suatu proses mekanik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenal¬kan nilai dan norma baru. Peran pengubah tersebut dipegang oleh hakim melalui interprestasi dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara seimbang (balance). Interprestasi-interprestasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut :
1. Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum
2. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif.
3. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum.
4. Studi tentang metodologi hukum.
5. Sejarah hukum.
6. Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.
Di Negara Indonesia, masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejolak yang timbul dalam masyarakat. Tidak sedikit yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang didamba oleh semua lapisan masyarakat. Bagi mereka yang beranggapan seperti itu, keadilan tak penting, asal mereka puas dan bisa kaya sudah cukup. Anggapan ini jelas sangat keliru dan meresahkan terutama masyarakat yang awam hukum dan kalangan bawah merasa tidak akan terlindungi. Lalu bagaimana nasib hukum Indonesia dan mau dibawa kemana, di sinilah perlunya penegakan hukum yang responsif.
Dalam penegakan hukum responsif, penegakan hukum tidak hanya berdasarkan hukum secara formal, di mana hukum diberlakukan hanya berdasar aturan-aturan saja, dan hukum hanya diberlakukan sebagai penjaga dari setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah setiap pelanggaran, tetapi hukum harus lebih progresif, yaitu hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat. Sehingga ketika hukum itu ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan artikel hukum Dalam Bidang Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
Ali Mansyur, Aneka Persoalan Hukum, (Masalah Perjanjian, Konsumen & Pembaharuan Hukum), UNISSULA Press Semarang, 2007
Bagir Manan, Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam, Agung Ilmu, Bandungan, 2004
Daniel S. Lev, Islamic Court In Indonesia, University Of California Press, Barkeley, 1972.
Jimly Asshiddiqie, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004.
——————–, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004
——————–, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
——————–, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
Kusnadi dan Ibrahim Hermaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Sastra Hudaya, 1983.
Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.
Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Pustaka, Jakarta, 1998.
—————, Hukum Dan Kekuasaan, Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokratisasi, Cetakan I, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998
Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Paulus Effendi Lotulung, Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Rechsstaat Republik Indonesia “ dalam majalah Hukum dan Pembangunan. No. 6 Tahun XXI, Desember, 1991.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Ratno Lukito, Hukum sacral dan Hukum sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Pustaka Alvabet, anggota IKAPI, Ciputat Tangerang, 2008
Roberto Mangabeira Unger, Law In Modern Society, The Free Press, A Division of Macmullan Publishing Co., Inc. New York, 1975.
Roscoe Pound, The Task of Law (Lancaster, Pensylvania : Franklin and Marshal College, 1994)
Sally Engle Marry, Anthropology, Law, and Transnational Processes, (1992), 21 Annual Review of Anthropology
Satjipto Raharjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Biru, Bandung, 1985.
——————-, Ilmu Hukum, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.
Sri Soemantri, Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijaksanaan, Makalah untuk Praseminar Hukum Identitas Hukum Nasional, di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-21 Oktober 1987.
——————, Tentang Lembaga-lembaga Negara Hukum Indonesia Menurut UUD 1945, Cetakan IV, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962.
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

http://komunitasmahasiswa.info/2009/01/ciri-ciri-negara-hukum/

BAB II
LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM

A. Unsur Penegakan Hukum
Di dalam negara hukum, penegakan hukum merupakan hal yang sangat urgen, karena hukum merupakan pegangan pemerintah dalam mengatur tata kehidupan negara.

Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibat¬kan para pembuat dan pelaksana hukum, serta masya¬rakatnya. Masing-masing komponen ingin mengem¬bangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan faktor-faktor non hukum lainnya. Ketiga komponen tersebut saling terkait satu sama lainnya, karena salah satu hilang maka hukum akan pincang. Kepincangan hukum akan membuat cita-cita penegakan hukum tidak akan terlaksana.
Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (searching of justice). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai trade mark-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai house of justice harus berubah menjadi tempat menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena komplektifitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketika hukum berhadapan atau berinteraksi dengan sistem tersebut lebih sering hukum akan terinjak dan tak berdaya.
Di dalam penegakan hukum juga sangat memerlukan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi yang profesional. Mereka adalah sebagai eksekutor dalam penetapan hukum dan memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Kesibukan para penegak hukum memang terlihat sangat jelas. Hakim dengan semua keputusannya, jaksa dengan penuntutannya, advokat dengat pembelaannya, dan polisi dengan penyelidikan dan penyidikannya. Namun sampai saat ini tetap saja belum bisa menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Masih banyak permasalahan hukum yang belum terselesaikan, atau memang sengaja tidak diselesaikan. Bahkan ada yang terselesaikan dengan mengabaikan rasa keadilan yang menjadi tujuan hukum. Yang paling aktual adalah terbongkarnya mafia kasus dan mafia peradilan dalam sistem tatanan penegak hukum kita. Lalu siapa lagi yang akan menegakkan hukum? Masyarakatkah, sedang masyarakat sendiri merupakan korban dari penegakan hukum yang salah dan melenceng? Betapa rumitnya masalah penegakan hukum membuat kita akan merinding ketika mendengarnya.
Rumitnya permasalahan hukum terutama dalam proses penegakannya, menjadi salah satu penyebab rumitnya interaksi aparat penegak hukum dengan masyarakat, sehingga sosialisasi hukum di masyarakat akan mengalami kebuntuan. Tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional, tidak jujur, dan tidak adil, menjadikan pesimisme masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita. Jika ini di biarkan bergulir terus menerus, sudah dapat dipastikan apresiasi dan ketaatan masyarakat terhadap hukum akan musnah, yang timbul pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum akan berulang-ulang. Untuk menanggulanginya maka diperlukan aparat penegak hukum dengan sumber daya manusia yang kredibel.
Sumber daya manusia yang kredibel dan mempunyai moralitas yang tinggi adalah unsur yang paling utama dan terpenting untuk memperoleh aparat penegak hukum yang kuat dan baik di negeri ini. Karena melencengnya penegakan hukum di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh ulah para penegak hukum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan. Sehingga terjadilah mafia-mafia di dalam tubuh para penegak hukum sendiri yang memunculkan asumsi hukum kita bisa dibeli, asal ada uang habis perkara. Jikalau ini dibiarkan terus menerus maka bisa dipastikan hukum rimbalah yang ada, yang kuat akan menindas yang lemah begitu seterusnya.
Penguatan lembaga penegakan hukum seolah tidak bermakna apa-apa jika dalam praktiknya tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang kredibel, bermoral dan bertanggung jawab. Tetapi ironisnya di negeri ini Aparat yang seharusnya menjadi ujung pedang menebas endemik korupsi justru secara terorganisir ikut terlibat menjadi pelaku korupsi. Kasus penggelapan pajak 25 milyar yang dilakukan oleh pegawai pajak yang bernama Gayus, ternyata sangat mengagetkan publik, karena banyak sekali melibatkan para penegak hukum, dari kalangan penyidik terlibat beberapa nama petinggi kepolisian, begitu juga dari hakim dan kejaksaan. Sungguh sangat memalukan, aparat penegak hukum yang seyogyanya menjadi benteng dalam penegakan hukum ternyata beramai-ramai memandulkan¬nya. Tampaknya penumpasan korupsi di negeri ini masih akan melalui perjalanan panjang.
Untuk memperoleh penegakan hukum yang efektif ada tiga factor yang mempengaruhinya. Pertama, adanya strategi penegakan hukum yang tepat dan dirumuskan secara komprehenshif dan integral, kedua, adanya kehendak politik untuk melaksanakan strategi tersebut, ketiga, adanya pressure dalam bentuk pengawasan masyarakat. Di samping ketiga tersebut di atas, selain diperlukan adanya faktor kepemimpinan yang committed terhadap supremasi hukum, juga etika kepemimpinan yang mencakup standar-standar sebagai berikut :
1. Responsibility and Accountability; hal ini memungkinkan yang bersangkutan dapat melakukan identifikasi secara terus menerus terhadap kekuatan dan kelemahannya;
2. Commitment; mencakup dedikasi, antusiasme terhadap perannya dalam organisasi, komitmen terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain, serta standar profesi;
3. Responsiveness; sifat peka dan fleksibel terhadap perubahan sosial dan kebutuhan publik;
4. Knowledge and Skills; dibangun melalui pendidikan dan pelatihan untuk menjawab kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak secara dinamik;
5. Conflicts of Interest; dalam arti peka terhadap kemungkinan benturan kepentingan, terutama antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi;
6. Profesional Ethics; selalu melakukan evaluasi untuk mendeteksi seberapa jauh keputusan yang telah diambil sejalan dengan standar etika.
Sumber daya manusia yang bermoral dan pola kepemimpinan yang kredibel dan bertanggung jawab serta mempunyai moralitas yang tinggi adalah merupakan unsur yang terpenting dan paling mendasar dalam proses penegakan hukum.
B. Lembaga Penegakan Hukum
Tidak dapat dapat dipungkiri bahwa peran para lembaga penegak hukum sangatlah penting. Dalam hal penegakan hukum mereka berperan sebagai penjaga hukum agar tidak terjadi penyelewengan, pelanggaran dan para mafia hukum. Mereka harus selalu menjaga dan mengawal agar hukum bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan semua orang. Tetapi ironis sekali ternyata tidak sedikit dari mereka bahkan menjadi mafia di dalam tubuhnya sendiri. Mereka memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi semata, bahkan hukum dijadikan benteng untuk melegalkan tindakan mereka. Jika lembaga penegak hukum bertindak seperti itu lalu siapa lagi yang akan bertanggung jawab sebagai benteng dan penjaga hukum? Hal inilah yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi semua kalangan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat harus selalu mengawasi berlakunya hukum sehingga hukum harus benar-benar mampu ditegakkan. Di dalam proses penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari para lembaga penegakan hukum, baik lembaga penegakan hukum perdata, pidana dan hukum administrasi negara.

C. Lembaga Pembuat Hukum
Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak begitu saja muncul, tetapi tentunya melalui proses penciptaan yang dilakukan oleh para pembuat hukum. Dalam agama Islam hukum dibuat oleh para mujtahid dengan mengacu dasarnya pada Al-Qur’an dan hadits. Di dalam proses pembuatan hukum positif di negara Indonesia, baik perdata, pidana, HAN, dan aturan lainnya juga melalui proses pembuatan. Dalam hal ini pemerintah (eksekutif) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat Draft atau Rancangan Undang-Undang yang kemudian dari rancangan tersebut akan disepakati menjadi undang-undang yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan menjadi suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat.
D. Lembaga Penerap Sanksi
Supremasi hukum harus ditegakkan di negeri ini. Semua kalangan harus ikut serta dalam penegakan supremasi hukum. Di dalam pelaksanaannya hukum tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran. Baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun dari kalangan masyarakat. Setiap pelanggaran yang terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya supremasi hukum, konsekwensi yang diterima yaitu sanksi yang akan diterapkan oleh lembaga penerap sanksi dibawah naungan Departemen Hukum Dan HAM.
Pemberian sanksi ditujukan agar para pelanggar sadar akan kesalahan yang diperbuat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sanksi bisa bermacam-macam, dalam hukum pidana sanksi bisa berupa penjara, kurungan, maupun denda. Sanksi tersebut akan dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam hukum perdata sanksi biasanya berupa ganti rugi yang akan dikenakan terhadap yang kalah dalam perkara perdata tersebut. Sedangkan dalam hukum administrasi negara sanksi biasanya berupa sanksi administrasi oleh lembaga pemerintah, ada juga sanksi yang berupa dikucilkan dari masyarakat, biasanya sanksi ini diberikan para pelanggar-pelanggar adat.
E. Aparat Penegak Hukum
Untuk memperoleh supremasi hukum yang baik, maka yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah perbaikan moralitas para aparat penegak hukum sehingga mereka akan benar-benar memegang komitmennya. Keadilan akan lebih diutamakan dengan harus mengeli¬minir semua tujuan untuk memperkaya diri. Aparat penegak hukum harus lebih professional dan pandai dalam membaca gejolak yang ada di masyarakat yang selalu mendamba keadilan. Mereka bisa saja bertindak atas dasar keadilan meskipun harus menyimpang dari hukum positif yang ada. Kasus mbok Minah yang mengambil buah kakao tidak akan terjadi jika aparat penegak hukum lebih mengedepankan moralitas dan rasa keadilan. Karena bukan berarti menyimpang dari aturan hukum itu salah, bisa juga penafsiran aparat terhadap penerapan hukum yang justru salah.
Tidak sedikit kasus-kasus salah penerapan hukum yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Prita, mbok Minah dan banyak lagi yang tidak ter-ekspos oleh media yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bisa jadi justru akan membuahkan kriminalitas di negeri ini. Bisa jadi tindakan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, dan keputusan oleh aparat penegak hukum adalah kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Para aparat penegak hukum di Indonesia terkesan hanyalah menjadikan perangkat hukum ibarat sebuah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat bagi rakyat kecil, orang-orang bodoh, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada umumnya dilakukan oleh kelas bawah. Namun, kalau berhadapan dengan pejabat tinggi negara atau penjahat kelas atas, hukum tidaklah berarti sebagai suatu perangkat menegakkan keadilan serta sangat jelas tidak adanya komitmen moralitas untuk itu. Perbaikan moralitas dan komitmen para penegak hukum haruslah diutamakan agar hukum di negara Indonesia tidak carut marut.
1. Polisi
Mencermati Pembukaan UUD 45 yang menyebutkan “Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia“ maka untuk mewujudkan itu semua diperlukan seperangkat aturan dan pelaksananya agar tujuan dapat dicapai secara maksimal, realisasi yang paling utama dari tujuan yang dimaksud yaitu keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta pelayanan terhadap masyarakat. Polisi adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mewujudkannya.
Menurut Sadjijono, istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedang istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia dalam mengambil keputusan. Polisi dituntut harus mampu mengungkap dan menyelesaikan persoalan secepat mungkin. Target pengambilan putusan yang harus serba cepat inilah yang sering menjadikan polisi tidak memperhatikan keadilan yang sesungguhnya, bahkan jalan kekerasan dan intimidasi akan ditempuh untuk memenuhi target tersebut. Maka tidak jarang polisi salah dalam menetapkan seseorang untuk memenuhi target tersebut, dan ini akan berakibat fatal, karena dampaknya masyarakat akan perlahan meragukan kredibilitas kepolisian.
Sebagai suatu profesi, Polisi yang harus mendisiplinkan masyarakat itu mengembangkan suatu kultur profesi dan organisasi sendiri. Kultur yang demikian itu, terbentuk antara lain karena pekerjaannya yang banyak dihadapkan kepada resiko bahaya, bahkan sampai kepada ancaman terhadap nyawanya sendiri. Oleh karena itu, mereka membentuk suatu solidaritas kelompok yang kuat untuk mengahadapi ancaman bahaya-bahaya yang demikian itu. Keadaan ini sekaligus menciptakan kepribadian polisi yang memandang masyarakat itu dengan dasar kecurigaan. Masyarakat dilihatnya dalam kategori stereotips, yaitu kedalam kelompok jahat dan tidak jahat. Dengan demikian, sebetulnya polisi telah menciptakan isolasi sosialnya sendiri. Bagaimanapun juga itu semua adalah kelanjutan saja dari sifat pekerjaan yang diamanatkan oleh rakyat kepadanya. Akibat dari rasa kecurigaan polisi terhadap masyarakat membuat jarak antara polisi dengan masyararakat itu sendiri. Sehingga kerapkali faktor kekerasan didahulukan daripada pendekatan yang bersifat persuasif terhadap masyarakat. Pada akhirnya cap buruk pada aparat kepolisian akan melekat.
Pekerjaan polisi setidak-tidaknya di Negara Amerika, mempunyai cap yang kurang baik, suatu “tainted occopution” Stigma tersebut diterima polisi di antaranya karena polisi merupakan tokoh yang ambivalen, yang ditakuti juga sekaligus dikagumi. Polisi yang bertugas untuk melawan kejahatan tentu dilengkapi dengan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan. Justru kekerasan tersebut yang nantinya turut menciptakan stigma tersebut. Karena kemampuan dan kewenangannya menggunakan kekerasan, maka polisi tampil sebagai tokoh misterius. Kepolisian kita sering dikenal sebagai “Bhayangkara” yang dalam bahasa Sansekerta artinya menakutkan.
Kewenangan menggunakan kekerasan dijadikan sebagai budaya polisi dalam menangani setiap permasalahan di dalam masyarakat. Tak jarang masyarakat menjadi korban dari aplikasi budaya tersebut. Contoh, seorang tahanan yang diduga sebagai pelaku curanmor, dipukul dan digenjot badannya hanya untuk mendapatkan pernyataan dialah sebagai pelakunya. Ada lagi kasus salah tanggkap yang dialami sejarawan UI yang bernama JJ Rizal yang dilakukan oleh Polsek Depok, beliau sempat mengalami beberapa kali tindakan kekerasan yang mengakibatkan memar-memar disekitar wajahnya. Tindakan arogansi polisi masih banyak lagi yang tidak terekam oleh publik. Sangat disayangkan polisi yang seharusnya bertugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi malah menjadi perwujudan monster yang sangat menakutkan. Sehingga acapkali masyarakat sangat enggan jika berinteraksi dengan polisi. Baginya lebih baik tidak berkawan dengan polisi. Sebaiknya profesionalisme dan pendekatan terhadap masyarakat lebih diutamakan jika polisi tidak ingin ditinggalkan masyarakat. Karena dengan dilakukannya pendekatan tersebut, masyarakat tidak usah diminta, mereka akan dengan sukarela membantu tugas-tugas polisi dalam kamtibmas.
John Sullivan, seorang pakar hukum dan kriminolog AS mengemukakan teori Well MES, mengenai syarat untuk memperoleh aparat penegak hukum yang baik, dan kiranya dapat dijadikan acuan untuk menganalisa sudahkah polisi kita profesional?
Pertama, Well Motivation haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seorang calon polisi harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas yang berat. Sebagai polisi seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik. Ia harus rela melayani masyarakat.
Kedua, Well Education, seharusnya polisi memenuhi standar pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahat. Untuk memenuhi itu pendidikan polisi mutlak harus bagus. Sampai saat ini masih banyak polisi lulusan SMTA atau SMP, bahkan masih ada beberapa yang lulusan SD. Kekurangan ini dapat ditutup dengan pemberian diklat lanjutan, seperti seminar, up grading dan short course, agar pengetahuan polisi semakin bertambah
Ketiga, Well Salary harus jadi perhatian, gaji anggota Polri memang kecil dibanding penegak hukum lain. Kecilnya gaji yang diberikan negara kepada anggota polri masih diperparah lagi oleh minimnya dana dan sarana operasional. Akibatnya, polisi seringkali tekor dalam menjalankan tugas kepolisian.
Mengingat Polisi adalah aparatur negara yang salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum, maka sudah semestinya profesionalisme harus dikedepankan. Seorang Polisi yang profesionalisme di dalam menjalankan tugasnya, akan memberikan hasil yang tentunya membanggakan tidak hanya pada korpnya saja, tetapi tentunya juga menjadi sandaran masyarakat di dalam persoalan hukum. Untuk mendapatkan seorang polisi yang professional, semenjak dari awal perekrutan harus benar-benar melalui penyeleksian yang professional pula, sehingga akan menghasilkan aparat penegak hukum yang selalu mengedepankan rasa keadilan dalam menyelesaikan segala persoalan. Di samping itu faktor pendidikan harus diperhatikan, karena semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin memahami hukum.
2. Jaksa
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasar¬kan undang-undang”. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan putusan hakim. Selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat (3) penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Adapun tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana¬an pidana bersyarat, putusan pidana penga¬wasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pida¬na tertentu berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke penga-dilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau peno¬daan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Dalam melaksanakan wewenang yang dibeban¬kan kepadanya, jaksa penunutut umum harus menge¬depankan rasa keadilan dibanding kedekatan/ kekera¬batan. Banyaknya makelar kasus dan mafia peradilan yang melibatkan para penegak hukum terutama dikalangan jaksa penuntut umum, seperti keterlibatan dalam dana BLBI yang melibatkan jaksa Oerip, dan kasus yang masih hangat yaitu kasus Anggodo yang melibatkan wakil jaksa agung Aritonga dan mantan Jamintel Wisnu Soebrata. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak jaksa penunutut umum yang tidak professional dalam melaksanakan tugas dan wewe-nangnya. Jaksa harus jeli dan teliti ketika menerima berkas perkasa. Berkas harus diperiksa secara professional sehingga tidak ada kesalahan dalam penuntutan terutama tidak menerima pesanan perkara dari pihak lain. Ketika jaksa tidak mengedepankan prinsip keadilan, maka kedholiman akan menguasai dalam penegakan hukum. Dan cita-cita hukum yang adil hanya merupan label saja.
Lembaga kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sudah seharusnya bersikap independen. Penuntut umum seharusnya bertujuan hanya ingin menegakkan keadilan dan kebenaran demi tegaknya supremasi hukum, tidak harus memandang siapa yang dituntut dan siapa yang menuntut. Dengan begitu, tidak akan mungkin pihak penuntut umum membuat dakwaan yang kurang mendasar serta akan berani menolak hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian yang dinilai merugikan pihak lain yang semestinya tidak dirugikan. Dengan selalu menge¬depankan rasa keadilan, jaksa tidak akan sembarangan dalam melakukan penuntutan, sehingga tidak ada lagi korban-korban kesalahan dan kesengajaan dalam tuntutan.
3. Hakim
Dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman, dan adil, maka dibutuhkan aturan hukum dan para pembuat serta penegak hukum. Hakim adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam memutus perkara yang disengketakan oleh pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut”. Dalam menjalankan tugasnya dan demi tercapainya putusan yang adil dan tidak memihak maka seorang hakim haruslah independen. Hakim tidak boleh pandang bulu dalam memutuskan perkara. Mereka harus mengedepankan prinsip equality before the law (kedudukan yang sama dihadapan hukum). Seorang hakim wajib mempunyai moralitas yang tinggi, wajar jika dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menye¬butkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang hakim yaitu:
a. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
b. Jujur
c. Adil
d. Profesional
e. Berpengalaman di bidang hukum.
Seorang hakim tentunya seseorang yang dipercaya mampu mengemban amanat rakyat untuk memutuskan suatu hal berdasarkan rasa keadilan. Hakim tidak boleh menutup sebelah mata atas perkara yang ditanganinya. Dia harus benar-benar menge¬depankan rasa keadilan di atas segalanya di bandingkan dengan rasa kedekatan atau kekerabatan. Jika seorang hakim lebih mengedepankan rasa kedekatan dan kekerabatan atau rasa sungkan terhadap seseorang atau kelompok, sudah pasti hukum tidak kan berjalan dengan adil. Hukum hanya akan dijadikan ajang penyelamatan kepentingan pribadi. Maka untuk memperoleh keputusan hukum yang mengedepankan rasa keadilan dibutuhkan hakim-hakim yang mempunyai tindakan yang tidak tercela.
Kejujuran merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki seorang hakim, karena dengan kejujuran seorang hakim akan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, sehingga dengan kejujuran itu pula seorang hakim tidak akan melakukan perbuatan yang mengkhianati keadilan masyarakat. Sebagaimana firman Allah kitab Suci Al-Qur’an sebagai berikut :
•          •     
Artinya : Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
Begitu juga halnya perintah untuk memutuskan suatu perkara secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur pada dasarnya tidak hanya diwajibkan oleh hukum positif saja, tetapi juga diwajibkan oleh Islam. Dalil yang menerangkan hal itu termaktub di dalam kitab suci al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58, Al-Maidah ayat 42 dan surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut :

•           ••     •      •     
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
……      •    

Artinya : Dan jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

      
Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik
Hakim yang adil sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum di negeri ini. Dengan rasa keadilan yang dimiliki sudah barang tentu cita-cita negara hukum yang didamba akan tercapai, begitu juga halnya masyarakat merasa terlindungi haknya dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Selain itu seorang hakim wajib professional dan berpengalaman di bidang hukum, dan ini mutlak harus dimiliki seorang hakim. Hakim yang tidak menguasai hukum sebagai¬mana mestinya, maka keputusan yang dihasilkan akan membuahkan kemadhorotan bagi masyarakat. Begitu juga keadilan yang di damba dan seharusnya dirasakan oleh masyarakan sudah pasti tidak akan terealisasi. Carut marut hukum akan terjadi ketika hakim tidak professional dan ahli di bidangnya. Sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nahl aya 43 sebagai berikut:

                
Artinya : Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,
Begitu juga dalam hadits riwayat Imam Bukhori menyebutkan “ketika hukum disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran”.
Ini sebagai bukti bahwa hukum harus benar-benar dijalankan oleh orang yang professional dan ahli di bidang hukum, karena hukum merupakan payung keadilan bagi mereka yang mendambakan keadilan. Hukum bukanlah hanya sekedar tulisan yang enak untuk di baca, tetapi merupakan aturan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua orang. Maka untuk mendapatkan keadilan hukum sudah semestinya hukum harus dijalankan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya.
Kelima sifat tersebut mutlak harus dimiliki oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga setiap perkara yang diputuskan haruslah adil, bijaksana, tegas (berani), dan jujur. Karena hakim akan memper¬tanggungjawabkan segala keputusan yang dibuatnya tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada sang pencipta (Allah SWT).
4. Advokat
Pengacara atau advokat adalah kata benda, subyek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan (“mewakili”) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Pengacara wajib membela kliennya yang tersangkut persoalan hukum, artinya dia harus benar-benar mampu mengawal hukum agar tidak salah dalam penerapannya.
Istilah Advokat dan pengacara sebagai profesi hukum. Dalam sejarahnya telah dikenal istilah advokat dan procureur di Negeri Belanda, dan istilah barrister and solicitoir di Inggris, istilah advocate di Singapura, istilah lawyer di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
Seorang pengacara harus mempunyai kebebasan dalam menjalankan profesinya sebagai perantara (agen) dari masyarakat, dan itu merupakan syarat yang mutlak yang dimilikinya tanpa harus terbelenggu oleh hirarki kekuasaan. Dia juga harus mempunyai sifat mengabdi kepada kepentingan umum tanpa harus mengharapkan apresiasi dari masyarakat. Kebebasan yang dimilikinya bukanlah kebebasan absolut tanpa batas, tetapi pengacara juga harus berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Seorang pengacara berkewajiban moral untuk selalu mengedepankan rasa keadilan. Tetapi masih banyak pengacara yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, ironinya lagi tidak sedikit dari mereka berprofesi sebagai mafia hukum dan peradilan. Baginya hukum dianggap sebagai komoditi dagangan yang bisa diperjual belikan melalui proses tawar menawar. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka hukum hanyalah sebuah piala bergilir yang bisa diperebutkan bagi mereka-mereka yang mampu.
Agama Islam memang tidak secara jelas dan tegas menerangkan eksistensi serta peranan pengacara (pembela) dalam menyelesaikan persoalan hukum. Islam hanya menerangkan bahwa orang yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran hukum diperbolehkan mengeluarkan pendapat untuk membela dirinya, baik secatra pribadi maupun dengan meminta bantuan orang lain yang menyaksikan dirinya ketika dia dituduh melakukan pelanggaran hukum untuk memberikan kesaksian. Upaya untuk mempertahankan diri pada dasarnya dibenarkan oleh Islam, hanya saja jalan itu tidak boleh ditempuh dengan segala cara yang tidak dibenarkan seperti harus berbohong, karena dalam pandangan Islam sikap bohong termasuk perbuatan tercela yang hanya akan menyeret manusia kepada kemungkaran dan kejahatan, yang membawa penyesalan hidup. Kebohongan merupakan sifat yang cenderung menghalalkan segala cara serta cenderung merugikan orang lain.

F. Lembaga Pemegang Peran
1. Manusia
Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda menurut biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia), sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan mengguna¬kan konsep jiwa yang bervariasi di mana dalam agama, dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasark¬an penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologi¬nya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan jenis kelaminnya. Secara alamiah, jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-laki atau perempuan.
Manusia adalah mahluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena manusia memiliki akal yang dapat dipergunakan untuk berfikir. Manusia memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi agar tidak dilanggar. Hak-hak tersebut merupakan bawaan dari lahir dan azazi (dasar) bagi manusia untuk hidup di dunia. Mendasar pada hal tersebut maka pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasi¬kan hak asasi manusia (Universal Declaration Of Human Right), yang menjelaskan tentang perlindungan pemerintah dalam melindungi hak-kah asasi manusia yang fundamental.
Hak azasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak azasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar/ funda¬mental dan penting. Oleh karena itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak azasi manusia itu adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu. Manusia memegang peranan penting di dalam dinamika berlakunya hukum, karena manusia merupakan subyek hukum. baik hukum positif, hukum Islam, maupun hukum adat dibuat adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia di bumi. Manusia tanpa hukum akan tercipta keadaan yang kacau balau, begitu juga hukum tanpa manusia akan mandul. Di sinilah peran pentingnya manusia dalam berlakunya hukum. Keduanya saling timbal balik dalam memegang perannya. Karena salah satu tidak ada, makan akan terjadi ketimpangan.
2. Masyarakat
Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.
Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.
Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok¬tanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara. Kata society berasal dari bahasa latin, societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
Didalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari maupun yang telah disadari setiap manusia yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat tidak lepas dari suatu aturan baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk itu supaya aturan tersebut benar-benar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan taat dan tertib maka diperlukan suatu peran dan sumbangsih dari seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan para pejabat yang membuatnya serta pejabat yang bertugas sebagai pengawal aturan pada khususnya sehingga peraturan benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang ada tanpa harus mengorbankan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.
Setiap manusia pada dasarnya ingin hidup damai. Dengan demikian agar tercipta masyarakat adil dan damai maka kita butuhkan kinerja para pejabat hukum untuk senantiasa menjunjung tinggi peran dan fungsi hukum didalam menegakkan suatu keadilan agar senantiasa terhindar terhadap imaj masyarakat yang selama ini krisis akan kepercayaan terhadap perlakuan hukum kepada petugas hukum itu sendiri. Maka agar hukum berjalan efektif, peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap berjalannya hukum sangat diperlukan, agar para penegak hukum tidak seenaknya melakukan penyelewengan hukum. Begitu juga masyarakat jangan memberikan kesempatan atau penawaran dalam penyelewengan itu sendiri, sehingga penegakan hukum akan benar-benar berjalan efektif dan selaras nafas keadilan masyarakat.
3. Produsen/Badan Hukum
Di dalam ilmu hukum ada yang namanya subyek hukum atau subyek van een recht, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum sendiri adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Badan hukum mempunyai peranan penting dalam mengawal proses penegakan hukum. Karena kewenangan yang dimiliki sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh subyek hukum lainnya. Sebagai subyek hukum, badan hukum erat hubungannya dengan hukum. Seperti halnya orang atau manusia, badan hukumpun sangat dibutuhkan dalam memperoleh penegakan hukum yang baik.
4. Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga mempunyai daya paksa terhadap masyarakat untuk melaksanakan semua aturan hukum dengan memberikan sanksi bagi yang menaatinya. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki/ Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari ben¬tuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut/ Mutlak. Fungsi dari pemerin-tahan erat hubungannya dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintah juga dapat diartikan segala kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Pemerintah memang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk membuat aturan hukum atau perundang-undangan, tetapi, bukan berarti setiap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan aturan hukum yang harus ditaati.
Tindakan atau aktifitas Pemerintahan dalam negara hukum dalam dua macam tindakan, tindakan bisa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechts¬handelingen). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua, rechtshandelingen. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksana¬kan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :
a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi
Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalitas menurut Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.
Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak (discresionare power) yaitu melalui freies ermessen, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Freies ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, freies ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :
a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba
Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.
Sumber-sumber Kewenangan Tindakan Pemerintahan.
Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumbar pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerin¬tahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengam¬bil tindakan, maka pemerintah menggunakan kewe¬nangan bebas yaitu dengan menggunakan freies ermessen. Meskipun penggunaan freies ermessen dibenar¬kan, akan tetapi harus dalam batas-batas tertentu.
Dampak lain dari penyelenggaraan pemerin-tahan seperti ini adalah tidak terselenggaranya pembangunan dengan baik dan tidak terlaksananya pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan, pengawas¬an dari masyarakat, maupun pengawasan melalui lembaga ombusdman. Di samping itu juga dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Upaya pemerintah dalam penegakan hukum sangatlah penting. Ada tiga alasan betapa pentingnya peran kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum di negeri ini yaitu:
Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan negara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam pembukaan UUD 1945, di antaranya melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks cheks and balance, dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerin¬tahan sehari-hari.
Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun mempunyai kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerin¬tahannya, birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyeder¬hanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif.
Ketiga, sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada dibawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks keamanan dan ketertiban umum, kejaksaan dan kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, Jilid. I, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
Ahmad Al-Hasyimi, Mukhtarul akhadisin Nabawiyati Wal Khikamil Muhammadiyati, Usaha Keluarga, Semarang
Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2010
Brittner, Egon, The Functions of the Police in Modern Society, Cambridge, Mass. : Oelgeschlager, Gunn & Main, 1980.
Bagir Manan, Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam, Agung Ilmu, Bandung, 2004.
Esmi Warassih, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
Harun Nasution dan Bahtiar effendi, Hak Azasi dalam Islam, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.
Karjadi, Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya), Bogor Politeia, 1978.
Marwan Effendi, Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum, Gramedia, Jakarta, 2005
Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Profesionalisme Dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
Rapaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Grasindo, Jakarta, 2001.
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Cet. Pertama.
Zainuddin Ali, Sosilogi Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2006.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Manusia action=edit
http:\jelaga-di-wajah-lembaga-penegak-hukum.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata

http://id.shvoong.com/law-andpolitics/law/1918101-mengenal-hukum-pidana/

BAB III
TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia
Di dalam negara hukum, penegakan hukum adalah prioritas pertama. Karena negara hukum yang di cita-citakan akan tercapai jika didukung oleh proses penegakan yang baik, tentunya harus didukung oleh semua pihak.
Namun realitanya, di dalam pelaksanaan penegakan hukum tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Secara umum tantangan yang paling terberat dalam penegakan hukum adalah manusia, karena manusia diberi akall dan hawa nafsu sehingga menjadikan mereka lebih cenderung memuaskan keinginan pribadi yang tentunya mengakibat¬kan kerusakan-kerusakan di alam ini. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut :

        ••       
Arinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
1. Tantangan Struktural
a. Struktur Masyarakat
Penegakan hukum bukanlah merupakan su¬atu kegiatan yang berdiri sendiri, namun meru¬pakan hubungan timbal balik yang erat dengan masyara¬katnya. Oleh karena itu, dalam mem¬b¬icarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabai¬kan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum yang ada di masyarakat mempunyai kecenderungan-kecende¬rungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat terse¬but merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambat¬an-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dijalankan dengan seksama.
Suatu pembedaan secara dikotomis oleh Hart, menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri. Hart mengenali kedua masyarakat ter¬sebut melalui struktur kehidupan normatifnya, yaitu yang didasarkan pada Primary rule of obligation dan secondary rule of obligation. Pada sistem pertama, terdapat pada masyarakat dengan komuniti kecil, di mana hubungan kekerabatannya masih kental. Hubungan emosional antar masyarakat sangat dekat sekali, karena mereka di dalam lingkungan dengan suasana stabil. Sehingga satu sama lainnya saling menjaga kepercayaan diantara mereka. Pada masyarakat ini tidak mengenal peraturan secara terperinci, tingkah laku merupakan norma bagi mereka, badan penegak hukum tidak diatur secara special, karena standar hukum berdasarkan pada pola tingkah laku masyarakat itu sendiri yang tentunya telah disepakati bersama. Berbeda dengan sistem yang kedua, pada sistem ini masyarakatnya lebih modern, bersifat terbuka terhadap perkem¬bangan, mereka juga mempunyai wawasan yang luas dengan komunitas masyarakat yang komplek. Pekerjaan badan penegak hukum lebih terlembaga, hukum bukan berdasarkan tingkah laku tetapi lebih berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat. Institusionalisai pekerjaan hukum berupa:
Pertama rule of recognition (pengenalan), pada tahap ini lebih terfokus pengenalan hukum terhadap masyarakat. Upaya pengenalan hukum pada sistem ini terasa lebih mudah karena masyarakatnya lebih bersifat dinamis, berbeda halnya dengan sistem yang pertama di mana masyarakatnya agak sulit terhadap perubahan.
Kedua rule of change (perubahan), pada tahap ini masyarakat mulai diajak berubah dari pola tatanan hukum yang lama kepola tatanan hukum yang baru,
Ketiga rule of adjudication (putusan), pada tahap ini masyarakat lebih diarahkan bagaimana meng¬hargai dan menerima segala apa yang menjadi ketetapan dan keputusan para penegak hukum.
Di negara Indonesia sendiri yang struktur masyarakatnya berbeda, ada yang tradisionil dan modern dalam proses penegakan hukum akan mempunyai tantangan berbeda pula. Pada masyarakat tradisionil, masyarakatnya cenderung sulit untuk berubah. Mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan para pemuka-pemuka mereka dibanding dengan segala aturan yang dibuat oleh pemerintah. Perintah pemimpin adalah hukum bagi mereka. Sehingga proses penegakan hukumnya akan memakan waktu yang lama. Beda halnya dengan masyarakat yang modern yang selalu terbuka terhadap perubahan, tidak akan sulit untuk melaksanakan proses penegakan hukum. Tetapi tantangan yang terberat pada pola masyarakat ini yaitu mereka akan selalu mengkritisi setiap peraturan-peraturan yang dibuat. Mereka lebih sering tidak puas terhadap aturan-aturan yang ada. Luasnya wawasan yang dimiliki seringkali membuat mereka enggan dan tidak memperdulikan peratur¬an yang ada, bahkan sesekali mereka tidak segan-segannya melanggar aturan tersebut. Kedua struktur masyarakat tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam proses penegakan hukum di negeri ini.
b. Struktur Kekuasaan
Hukum tidak bisa terlepas dari kekuasaan, karena hukum dibuat oleh para penguasa dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Hukum juga diciptakan untuk mengatur bagaimana para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
Hukum di dalam penegakannya tidak bisa terlepas dari kekuasaan. Karena penegakan hukum tidak bisa berjalan jika kekuasaan/birokrasi tidak mendukung sepenuhnya. Karena kekuasaan meru¬pakan mesin penggerak roda proses penegakan hukum, di mana kekuasaan yang akan menentukan proses hukum itu lancar atau mundur, terhenti atau bergerak yang kemudian akses menuju pada keadilan akan terwujud atau tidak.
Kekuasaan yang baik, tentu menghasilkan fungsi dari struktur yang ada pada aparat penegak hukum yang baik pula, asas peradilan yang cepat, murak dan tidak berbelit-belit akan menjadikan kenyataan berkat kekuasaan yang baik tidak akan terjadi proses hukum yang tertunda, berkas perkara yang menumpuk dan terbengkalai, perlu perubah¬an paradigma birokrasi hukum dari “master” menjadi “organ”/pelayan. Keterpaduan birokrasi aparat penegak hukum secara keseluruhan, Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, dalam semua tingkatan, tidak akan berjalan sendiri-sendiri, antar birokrasi aparat penegak hukum dapat menekan percepatan proses penyelesaian hukum.
Tujuan hukum memang mulia agar ketidak carut marutan tatanan kehidupan suatu bangsa dan menciptakan hubungan harmonis antara penguasa dengan masyarakatnya. Tetapi ketika hukum dihadapkan oleh kekuasaan, maka sudah dapat dipastikan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan rasa keadilan yang didambakan oleh semua masyarakat. Hukum tidak ubahnya sebagai kendaraan bagi para penguasa untuk melegalkan semua tindakannya. Mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi dan golongan dari mereka berasal. Alasannya cukup simpel, bahwa mereka eksis sebagai penguasa karena atas kehendak dan partisipasi partainya. Sangat disayangkan, hukum yang seharusnya memberikan ketentraman masyarakat tetapi kenyataannya hukum menjadi senjata yang sangat menakutkan dan menyengsarakan masyarakat. Pada kasus Bank Century sangat terlihat jelas, tidak ada lagi kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan partai yang sangat dominan.
2. Tantangan Formal
Pendekatan penyelesaian kasus hukum yang berorientasi pada konsep, “formal Justice” semata tanpa memperdulikan Substansial Justice / pencarian keadilan yang hakiki (Searching for the truth) tidak akan pernah tercapai tujuan hukum yang sesungguhnya (The greatest happiness of the greatest people), oleh karena itu perlunya reformasi produk hukum yang tidak menyentuh pada substansi/obyek masalah hukum yang ada dengan cara yang sistematik (systematic Oriented), yang sebelumnya harus melalui tahapan
a. Adequate Preliminary survey,
b. Communication
c. Acceptance and
d. Enforcement Mechanism
Problematika legalitas oriented yang melihat hukum dari sudut pandang formal akan melahirkan opini bahwa hukum itu identik dengan undang-undang akan menjadikan hukum yang mandul disebabkan hukum tidak mampu menembus tembok besar dari setiap kasus yang tidak secara tegas disebut di dalam undang-undang, atau dapat juga dikatakan setiap tindakan yang dilakukan pejabat publik sudah diback-up oleh ketentuan normatif yang sah. Di sinilah munculnya kesulitan yang luar biasa untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus yang belum jelas dan belum tegas penyebutannya di dalam undang-undang. Dampak negatif yang dapat di lihat dalam praktek yaitu memunculkan manipulasi hukum, manipulasi undang-undang, dan manipulasi prosedur, yang ada puncaknya kasus-kasus hukum akan lolos dari jeratan hukum dan semuanya akan terlihat dari luar sana, seolah-olah tidak ada salah/tidak ada kejahatan yang dilakukan. Contohnya kasus Yayasan Suharto, kasus Ambon, kasus Aceh dan lain-lain.
3. Tantangan Substansial
Hukum yang baik adalah hukum yang tidak dibuat atas kehendak penguasa saja, tetapi hukum harus didasarkan pula gejolak masyarakat yang menginginkan rasa keadilan dan ketentraman hidup. Tetapi kadang substansi dari hukum sendiri tidak sedikit yang memuat kepentingan penguasa untuk mempertahankan dan melegalkan kekuasaannya. Sehingga ketika hukum ini diterapkan banyak sekali yang substansinya sangat merugikan dan membuat gejolak di masyarakat. Semisal UU BHP yang sekarang akan dicabut keberadaannya dengan amar keputusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada tanggal 30 Maret 2010. Awal ditetapkannya peraturan ini, mayoritas civitas akademik menolaknya, karena dianggap sangat merugikan perguruan tinggi. Karena dampak yang ditimbulkan jika peraturan ini diterapkan, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan akibat bertambah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, substansi dari hukum merupakan tantangan bagi penegakan hukum itu sendiri.
4. Tantangan Kultural
Krisis jati diri bangsa, lupa pada lebens anschung dan staat fundamental norm yaitu Pancasila, yang menjadi Common Platform bangsa dan negara, mengakibatkan fragmentasi bangsa dalam serial parochial yang berwawasan Myopia temporal (ungkapan Sahetapy), padahal kita semua sudah sepakat bahwa Pancasila merupakan national identity, yang hendaknya untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila, melupakan Pancasila.
Faktor budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain, keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seorang terhadap hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum, budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat. Budaya hukum dan aparat sangat menetukan berjalan dan tidaknya proses penegakan hukum. Budaya taat hukum yang rendah menjadi penyebab utama lemahnya upaya penegakan hukum, tidak mempunyai semangat dan gairah dalam proses hukum dan pada akhirnya terjadi apatisme hukum.
5. Tantangan Multi Dimensional
Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum akan muncul dari segala arah, dari pemerintah, legislatif, penegak hukum, manusia, bahkan dari masyarakat yang menjadi tujuan pelaksanaan hukum. Tantangan multi dimensi ini harus disikapi arif oleh semua kalangan. Sudah saatnya mereka berfikir kebersamaan tanpa menonjolkan golongan atau partai tertentu. Kebersamaan akan mewujudkan suatu kesepakatan yang sama, meskipun dalam prosesnya akan terjadi khilafah atau perdebatan. Memang tidak mudah untuk mewujudkan rasa kebersamaan dari semua pihak. Tetapi kalau melihat betapa pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tantangan multi dimensi ini akan mudah teratasi. Karena yang terpenting adalah tujuan hukum bukan untuk golongan tapi lebih kepada kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan untuk semuanya.
6. Tantangan Global
Bergulirnya globalisasi memang tidak dapat dihindarkan. Hal ini ditandai dengan kemajuan-kemajuan di dalam suatu negara, baik kemajuan di dalam teknologi terutama kemajuan di dalam pemikiran manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat di dalam penegakan hukum. Globalisasi juga menyebabkan bergerak cepatnya proses pembangunan nasional. Di sinilah hukum harus mampu menjawab tantangan tersebut terutama hukum harus mampu menjamin terhadap pembangunan nasional, karena hukum menjadi rambu-rambu kehidupan masyarakat yang akan mampu mengarahkan tantangan global menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum.
B. Realitas Penegakan Hukum di Indonesia
1. Potret Hukum Indonesia Pada Era Orba
Pada masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, bisa dikatakan hukum tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena otoritas kekuasaan Presiden Soeharto sangat dominan pada saat itu. Potret hukum Indonesia pada masa Orde Baru sangat memprihatinkan. Demokrasi tidak ada, yang ada monokrasi. Semua orang harus mengikuti kehendak penguasa. Militer merupakan senjata yang paling ampuh untuk memberangus demokrasi. Ironinya, hal ini berjalan selama kurun waktu tiga puluh dua tahun, dan berakhir ketika banyaknya desakan dari mahasiswa yang menginginkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara dan pemerintahannya. Desakan itu membuahkan hasil, pada bulan Mei tahun 1998 Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan yang diemban dan dipegangnya selama 32 tahun.
Pada masa Orde baru banyak sekali ketimpangan-ketimpangan terutama dalam tiga hal yang bisanya disebut dengan Trilogi, yaitu dalam stabilitas, pertumbuhan, dan pemeratan. Dalam stabilitas, hukum hanya merupakan justifikasi dalam mengambil keputusan. Hukum dijadikan senjata paling ampuh untuk melegalkan segala keputusan pemerintah pada waktu itu. Keadilan hanya keinginan saja yang tidak mungkin akan terealisasi. Bisa dikatakan keadilan hanya ada dalam mimpi masyarakat. Mereka sangat tertekan dan dibungkam untuk tidak bersuara. Begitu juga pertumbuhan yang dijanjikan oleh pemerintah hanyalah semu, karena pertumbuhan tidak pernah di¬rasakan oleh masyarakat. Kemiskinan melanda pendu¬duk, terjadi kesenjangan dalam hal pemerataan, yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan hukum akan selalu menghantui masyarakat setiap saat.
2. Peralihan Era Orba Ke Era Reformasi
Sejak pengunduran Presiden Soeharto, tampuk kekuasaan tertinggi eksekutif dibawah komando Presiden BJ Habibie yang sebelumnya menjabat wakil presiden. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menristek di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini, merupakan peralihan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi.
Gejolak suara reformasi sangat dahsyat, karena masyarakat seakan terbebas dari belenggu yang mengikatnya selama ini. Mereka bebas bersuara dan berpendapat mengeluarkan uneg-unegnya yang selama ini terpendam. Mereka tidak peduli apakah kebebasan ini menguntungkan atau merugikan bagi semua. Semua mengekpresikannya dengan bersuara, berpendapat, meskipun banyak juga yang tidak mempunyai dasar untuk itu. Demokrasi bagi mereka diartikan bebas lepas melakukan apapun, siapa saja tidak bisa meng-halangi mereka. Kesalahan mengartikan demokrasi berbuah anarkhisme. Bahkan yang paling menyedihkan dari buah hasil demokrasi digelarnya referendum di Timor-Timur yang berakibat terlepasnya Timor-Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Gejolak demokrasi yang saat ini masih bergulir membuat masyarakat melupakan jati dirinya. Setiap permasalahan mereka aplikasikan penyelesaiannya dengan menggelar demo yang tak sedikit berujung pada anarkhisme yang membuahkan hasil korban luka-luka, kematian, dan pengrusakan di mana-mana. Orang beramai-ramai mendirikan partai politik tanpa peduli apapun. Seharusnya semua pihak turut menjaga proses demokrasi yang bergulir bukan malah memanfaatkannya demi keuntungan pribadi, sehingga demokrasi yang diinginkan bersama akan berbuah sesuatu yang baik bukan sesuatu yang buruk.
3. Penegakan Hukum Pada Era Reformasi
Era reformasi yang sedang bergulir dinegara kita yang ditandai demokrasi, dimana masyarakat diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat, maka sudah seharusnya penegakan hukum harus berjalan dengan baik pula. Hal ini disebabkan tidak adanya lagi penekanan atau intimidasi dari penguasa. Kebebasan yang ada harus dimanfaatkan demi tegaknya hukum yang ada. Karena Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi, dalam pergaulan sehari-hari harus berlandaskan hukum. Tetapi, justru sebalik¬nya yang terjadi, kebebasan yang ada menjadi lepas kendali. Semua pihak berlomba-lomba mengklaim bahwa merekalah yang benar, merekalah yang selalu berjalan sesuai rule of law. Di sini hukum dibuat menjadi bias. Pihak penguasa dengan kekuasaannya, aparat penegak hukum dengan kewenangannya, masyarakat dengan segala keinginannya, mereka bera¬mai saling mengatakan bahwa dirinyalah yang benar dan telah sesuai hukum. Seharusnya mereka harus lebih arif mengutamakan bagaimana hukum ini harus ditegakkan agar negara hukum yang dicita-citakan bangsa ini dapat tercapai.
Carut marut penegakan hukum pada era reformasi tidak akan kunjung selesai jika masing berjalan atas kepentingan pribadi. Reformasi bukan berarti kita bebas tanpa batas. Para elit politik seharusnya memberi solusi bukan malah memperkeruh keadaan, DPR harus bersuara demi rakyat bukan demi kepentingan partai politik, pemerintah jangan semaunya membuat peraturan yang menjadikan masyarakat semakin geram dan anarkhis, begitu juga masyarakat harus lebih menahan diri dan menyerahkan urusan ini melalui wakil-wakilnya. Jika semuanya menyadari dan mau bertindak lebih arif niscaya penegakan hukum pada era ini akan sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia.
4. Harapan Terhadap Penegakan Hukum Indonesia Yang Responsif Kontemporer
Hukum merupakan seperangkat aturan untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dibuat untuk membuat kehidupan terasa aman dan tentram. Di negara Indonesia, masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejolak yang timbul dalam masyarakat. Tidak sedikit yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang didamba oleh semua lapisan masyarakat. Bagi mereka yang beranggapan seperti itu, keadilan tak penting, asal mereka puas dan bisa kaya sudah cukup. Anggapan ini jelas sangat keliru dan meresahkan terutama masyarakat yang awam hukum dan kalangan bawah merasa tidak akan terlindungi.
Selama ini hukum dipahami secara kaku dan seadanya, maka tidak adalah hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara serta dalam pada itu pula tidak adalah beban tanggung jawab hakim (karena legal maximnya, memang peraturan perundang-undanganya secara harfiah begitu) dan tidak ada pula konsekuensi, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, ataupun bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba, sewenang-wenang, menindas, memeras, dan tidak lagi mendahulukan rasa keadilan di dalam masyarakat dan muncul pula spekulasi anggapan jika ada uang maka aparat bisa dibeli. Lalu bagaimana nasib hukum Indonesia dan mau dibawa kemana? Di sinilah perlunya penegakan hukum yang responsif.
Untuk memperoleh penegakan hukum yang resposif kontemporer di Indonesia, hukum jangan diterapkan hanya berdasarkan aturan semata, karena hukum bukan hanya seperangkat aturan yang bersifat dogmatis, sehingga banyak merugikan masyarakat. Tetapi, harus melihat sisi keadilan juga. Dalam penegakan hukum responsif, hukum ditegakkan bukan semata-mata berdasarkan pada aturan secara formal saja, yang berdampak hukum hanya sebagai pencegah pelanggaran saja, tanpa diformat untuk memperbaiki pelanggaran itu sendiri. Ketika hukum diperlakukan hanya sebagai aturan formal belaka yang hanya bersifat memaksa, maka yang terjadi masyarakat merasa tertekan bukan terlindungi oleh hukum itu sendiri. Ironi, hukum yang seharusnya merupakan rumah bagi pencari keadilan, akan berbalik sebagai penjara yang menakutkan. Sudah saatnya hukum harus lebih progresif, yaitu hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat. Sehingga ketika hukum itu ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
5. Tanggung Jawab Negara Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia
Dalam hal penegakan hukum negara yang memiliki kekuasaan pemerintahan tidak bisa hanya berpangku tangan, karena hukum terwujud salah satunya atas kehendak negara untuk mengatur tata pemerintahannya dan hubungannya dengan masyara¬kat. Idealnya, memang hukum dan kekuasaan paling tidak harus saling mendukung. Dalam arti hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya, kekuasaan harus dijalankan di atas prinsip-prinsip hukum agar tidak sewenang-wenang. Dalam konteks inilah kita bisa memahami pernyataan, bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah ke-laliman. Hukum memang membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum. Di sinilah pentingnya tanggung jawab negara, karena negara merupakan tonggak terpenting dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA
Ahmad ali, Meluruskan Jalan Reformasi, Seminar Nasional, Universitas Gajah Mada, 25-27 September 2003.
Ali Mansyur, Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya Masa Kini Dan Yang Akan Datang, di sampaikan dalam seminar Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya Di Indonesia Kini Dan Yang Akan Datang, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Unissula Semarang, 3 Februari 2008
Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
Mahfud MD, Hukum Dan Kekuasaan, Menegakkan supremasi Hukum Melalui Demokratisasi, Cetakan I, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.

BAB IV
PENUTUP

Sebagai Negara yang di cita-citakan sebagai suatu Negara hukum, Indonesia harus mengedepankan dalam penegakan hukumnya, maka konsekuensi yang dimunculkan hukum adalah sebagai panglima tertinggi yang tanpa pandang bulu terhadap siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Hukum tidak akan pernah pandang bulu dan toleran terhadap setiap tindakan yang berusaha memberangusnya, karena hukum diciptakan dan diformulasi¬kan untuk mengatur ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di dalam negara hukum, penegakan hukum adalah prioritas pertama. Karena Negara hukum yang dicita-citakan akan tercapai jika didukung oleh proses penegakan yang baik, tentunya harus didukung oleh semua pihak. Namun realitanya, di dalam pelaksanaan penegakan hukum tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi, baik yang bersifat internal dan eksternal. Tantangan tersebut bisa menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum itu sendiri, atau bahkan acuan dasar bagi keberhasilan bagi penegakan hukumnya. Secara umum tantangan yang paling terberat dalam penegakan hukum adalah manusia, karena manusia diberi akal dan hawa nafsu sehingga menjadikan mereka lebih cenderung memuaskan keinginan pribadi yang tentunya akan sangat menghambat dalam penegakan hukum itu sendiri.
Karena melencengnya penegakan hukum di Indonesia lebih banyak disebabkan dari ulah dari para penegak hukum yang tidak bermoral dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan. Sehingga terjadilah mafia-mafia di dalam tubuh para penegak hukum sendiri yang memunculkan asumsi hukum kita bisa dibeli, asal ada uang perkara bisa dimintakan putusannya. Jikalau ini dibiarkan terus maka bisa dipastikan hukum rimbalah yang ada, yang kuat akan menindas yang lemah begitulah seterusnya.
Maka bisa dikatakan penguatan lembaga penegakan hukum di negeri ini seolah tidak bermakna apa-apa jika dalam praktiknya tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang kredibel, bermoral dan bertanggung jawab. Sumber daya manusia yang professional serta pola kepemimpinan yang kredibel, bertanggung jawab, dan mempunyai moralitas yang tinggi menjadi faktor utama keberhasilan dalam proses penegakan hukum di negara kita Indonesia.

TENTANG EDITOR

RIYANTO dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 1973, menyelesaikan program S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 1999, kemudian melanjutkan studi S2 Program Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang, Konsentrasi Hukum Islam, selesai tahun 2009. Editor aktif mengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Fatah (UNISFAT) Demak.
Saat ini memangku jabatan sebagai Pembantu Dekan II pada Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Fatah (UNISFAT) Demak dan sebagai sekretaris Yayasan Ihyaul Madaniyyah, di Demak, yang bergerak di dalam bidang pendidikan baik formal (sekolah) maupun Non Formal (PonPes). Selain itu editor juga aktif dalam penelitian, salah satu penelitiannya berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Implikasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”.

Comments are closed.